Apa bea masuk dan pajak di Indonesia?

Perekonomian Indonesia secara signifikan dibentuk oleh perdagangan internasional, dengan impor memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan domestik dan mendorong berbagai industri. Nilai impor negara, yang mencapai US$19,59 miliar pada November 2024, mencerminkan tren barang-barang substansial yang mengalir ke negara itu saat ini. ¹

Bagi bisnis yang terlibat dalam arus ini, menavigasi lanskap impor Indonesia membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang peraturan yang berlaku. Aspek penting dari hal ini adalah memahami kompleksitas bea masuk dan pajak di Indonesia untuk memastikan kepatuhan dan menghindari biaya tak terduga yang dapat memengaruhi profitabilitas dan efisiensi operasional.

Jenis bea masuk dan pajak impor di Indonesia

Ada berbagai jenis bea masuk dan pajak yang dikenakan atas barang impor. Ini termasuk yang berikut:

Bea masuk

Umumnya, bea masuk adalah pajak yang dikenakan pada barang yang dibawa ke Indonesia. Namun, untuk mempelajari apa sebenarnya bea masuk atas barang impor, pada dasarnya ini adalah biaya yang dikenakan pemerintah yang bertujuan untuk membuat barang-barang impor lebih mahal untuk mendukung bisnis lokal dan meningkatkan pemasukan pemerintah. Bea ini sangat bervariasi, mulai dari 0% hingga 150%, memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan biaya berdasarkan jenis barang².

Perhitungan bea masuk ini didasarkan pada metode CIF—Biaya, Asuransi, dan Pengiriman—yang mempertimbangkan nilai total barang, termasuk harga pembelian, biaya pengiriman, dan asuransi. Tidak yakin bagaimana cara menghitung bea masuk? Pertimbangkan contoh ini—jika pengiriman tekstil bernilai US$5.000 CIF dan tarif bea yang berlaku adalah 15%, bea masuk akan berjumlah US$750. 

Pajak pertambahan nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai atau PPN, adalah pajak yang diterapkan pada nilai tambah pada setiap tahap rantai pasokan. Tarif standar PPN untuk impor barang dan jasa kena pajak di Indonesia adalah 11%. Namun, mulai 1 Januari 2025, barang mewah akan dikenakan PPN 12%³. Untuk menyeimbangkan hal ini, makanan pokok seperti nasi, ikan, daging, dan sayuran tetap dibebaskan dari PPN, memastikan harga tetap terjangkau bagi konsumen⁴.

Untuk lebih mempromosikan perdagangan internasional, PPN atas ekspor barang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) ditetapkan sebesar 0%. Hal ini mendorong bisnis Indonesia untuk lebih kompetitif di pasar global⁵.

Pajak penjualan barang mewah (PPnBM)

Selain PPN, Indonesia mengenakan Pajak Penjualan Barang Mewah pada barang-barang tertentu seperti kendaraan bermotor ketika diimpor atau dipasok oleh produsen. Tarif pajak untuk barang-barang ini bisa setinggi 95% dan serendah 10%⁶. 

Memahami dan mengelola tarif pajak tinggi ini sangat penting bagi bisnis yang mengimpor atau berurusan dengan barang-barang mewah ini. Hal ini memengaruhi cara mereka menetapkan harga produk mereka dan menyusun strategi untuk pasar, memastikan mereka tetap kompetitif sambil menghasilkan keuntungan.

Memahami tarif impor di Indonesia

Tarif impor merupakan komponen penting dari kebijakan ekonomi Indonesia. Tapi apa itu tarif, dan bagaimana cara kerjanya?

Mari kita jelajahi elemen kunci yang secara signifikan memengaruhi biaya dan arus barang lintas batas.

Deskripsi komoditas dan sistem pengkodean yang diselaraskan (Kode HS)

Kode HS adalah sistem nama dan angka standar global yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan. Setiap produk diberi kode unik, yang digunakan oleh otoritas Kepabeanan di seluruh dunia untuk mengidentifikasi produk saat menilai bea masuk dan pajak. Pada dasarnya, ini adalah bahasa universal untuk perdagangan, memastikan keseragaman dan menyederhanakan perdagangan internasional.

Untuk menentukan Kode HS yang benar untuk produk Anda, Anda dapat memeriksa situs web resmi pemerintah negara Anda atau menggunakan alat online seperti MyGTS (Layanan Perdagangan Global) DHL Express.

Tarif Most-favored nation (MFN)

Tarif MFN adalah tarif non-diskriminatif yang diberikan negara kepada semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kecuali ada perjanjian perdagangan preferensial dengan negara-negara tertentu. Ini memastikan bahwa impor dari semua negara anggota diperlakukan sama, dengan tarif terendah diperluas untuk semua.

Di Indonesia, tarif rata-rata MFN yang diterapkan adalah 8,1%⁷. Lapangan bermain yang setara ini memungkinkan bisnis yang mengimpor dari negara-negara tanpa perjanjian perdagangan khusus untuk memiliki posisi atau kedudukan yang sama di pasar Indonesia.

Tarif preferensial

Indonesia terlibat dalam berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang memberikan tarif preferensial ke negara-negara tertentu, menawarkan tarif yang lebih rendah atau bahkan nol dibandingkan dengan tarif standar Most-Favored Nation (MFN).

Tarif preferensial ini dirancang untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah ke pasar luar negeri dengan mengurangi hambatan biaya yang biasanya terkait dengan impor barang. Sebagai alat strategis, tarif preferensial mendorong perdagangan dengan negara-negara mitra, membantu meningkatkan volume ekspor dan impor, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi.

Klasifikasi pre-entry (putusan klasifikasi)

Klasifikasi pre-entry melibatkan penilaian barang impor sebelum memasuki suatu negara untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat sebagai mitra dagang dan memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial berdasarkan FTA. 

Penilaian di muka ini memastikan bahwa semua barang dikategorikan dengan benar sesuai dengan peraturan kepabeanan yang berlaku, membantu importir memahami bea masuk dan pajak yang akan menjadi tanggung jawab mereka. 

Dengan mendapatkan keputusan klasifikasi dari otoritas Bea dan Cukai, yang mengharuskan penyerahan informasi produk terperinci, importir dapat memastikan kepatuhan dan menghindari penundaan, membuat proses lebih efisien dan hemat biaya. 

Sederhanakan proses operasional impor Anda dengan DHL Express Indonesia

Menavigasi lanskap bea masuk dan pajak di Indonesia bisa jadi rumit. Namun, memahami setiap komponen sangat penting untuk mendeklarasikan nilai barang Anda ke bea cukai secara akurat. Akurasi ini sangat penting untuk menghindari hukuman dari otoritas Indonesia dan mengganggu operasi Anda.

Selain deklarasi yang akurat, memastikan dokumentasi impor yang lengkap tidak dapat dinegosiasikan. Dokumen yang tidak lengkap atau salah dapat menyebabkan penundaan substansial, yang dapat diterjemahkan menjadi biaya tambahan. Misalnya, dokumentasi yang tidak memadai dapat mengakibatkan barang Anda disimpan di gudang berikat. Dalam kasus seperti itu, biaya mulai terakumulasi setiap hari setelah masa tenggang awal hanya tiga hari, menambah biaya tak terduga yang signifikan untuk operasi Anda.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut untuk memahami apa perbedaan pajak atas barang impor atau bagaimana pajak impor sebenarnya bekerja, DHL Express Indonesia adalah mitra tepercaya Anda dalam menavigasi dunia logistik perdagangan internasional yang rumit. Spesialis impor dan ekspor kami dapat dengan ahli memandu Anda melalui proses, memberikan saran pengiriman yang berharga di sepanjang jalan. Apakah Anda memerlukan bantuan tentang cara menghitung bea masuk dan pajak atau pertanyaan terkait impor lainnya, kami siap membantu.

Buka akun bisnis dengan DHL Express Indonesia hari ini dan manfaatkan layanan pengiriman internasional kami. Baik Anda mengimpor ke Indonesia atau mengekspor ke luar negeri, kami memastikan proses perdagangan Anda efisien dan sesuai.